X
“Urang Sunda” di Tengah Gemuruh Infrastruktur
Arsip Pribadi, Tatar Sunda

“Urang Sunda” di Tengah Gemuruh Infrastruktur

September 11, 2016 0

Sebuah “kawih” populer tahun 1950, berjudul “Tanah Sunda” (ciptaan maestro musik Sunda, Mang Koko Koswara), mengagungkan keadaan Tanah Sunda alias Jawa Barat, yang penuh pamor mengagumkan (“Tanah Sunda Wibawa”). Subur makmur dan indah (“gemah ripah tur endah”). Membuat para pendatang dari mana-mana, merasa betah tinggal di sana (“nu ngumbara suka betah). Sifat watak orang Sunda sendiri, benar dewasa dan toleran (“urang Sunda sawawa”). Sehingga diharapkan penuh perhatian memelihara lingkungan dan pandai mengemukakan argumen-argumen rasional (“sing toweksa perceka), dalam mengemban amanat bagi kemanfaatan hidup yang nyata (“nyangga darma anu nyata”).

Padahal pada waktu itu – sejak 1949 hingga 1962 – Tatar Sunda sedang menyandan duka lara. Dilanda pemberontakan bersenjata, yang menelan korban jiwa, harta, kehormatan dan kehancuran tatanan kehidupan. Tatkala daerah lain sudah menikmati kemerdekaan berkat proklamasi 17 Agustus 1945, “urang Sunda” masih harus bergulat dengan “penjajahan” jenis baru. Yaitu perpecahan anak bangsa memperebutkan dan mempertahankan ideologi saling berbeda selama 13 tahun, sebelum salah satu pihak menderita kekalahan.

Namun wibawa komara Tatar Sunda tak pernah luntur. Malah semakin “moncer”. Terang cemerlang ibarat lampu pemikat laron. Terbukti dari aneka jenis infrastruktur moderen, memilih kawasan Jawa Barat sebagai lahan persemaian dan pengembangan ke masa depan. Mulai dari tiga bendungan raksasa Saguling, Cirata dan Jatiluhur yang berfungsi multiguna. Dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk seluruh P.Jawa-Madura, hingga pengairan untuk pesawahan di wilayah pantai utara. Walaupun kondisi S. Citarum tempat tiga bendungan vital itu berada, telah kolaps sekarat akibat terjangan limbah tanpa batas, namun aliran airnya masih dianggap senonoh, selama mampu mengisi ketiga bendungan tersebut.

Bahkan kini bertambah lagi dengan kehadiran bendungan Jatigede di daerah aliran S,Cimanuk. Dengan menenggelamkan ribuan hektar sawah dan ladang subur, serta mengenyahkan ribuan penduduk dari puluhan desa di tiga kecamatan Kab.Sumedang, yang tergenang, Jatigede menjelma menjadi bangunan jugala yang akan mengirim air irigasi ke ribuan hektar tanah di bagian hilir dan menambah daya listrik yang terus dibutuhkan.

Kemudian bandara internasional Kertajati di Kab. Majalengka. Ribuan hektar sawah dan ladang dikorbankan demi proyek yang konon akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Setelah itu, datang proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta yang akan mengubah kawasanTegalluar Gedebage Kota Bandung dan perkebunan teh Walini, Cikalongwetan. Kab.Bandung Barat, menjadi “kota baru” yang gemerlap lampu dan gemerlap harapan masa depan. Direncanakan, pusat pemerintahan Kota Bandung akan pindah ke Gedebage. Sedangkan pusat pemerintahan Prov.Jawa Barat akan pindah ke Walini. Konon dua perguruan tinggi terkemuka di Bandung, ITB dan ISBI, akan ikut boyong ke Walini. Mungkin ingin dekat dan mudah ke Jakarta, yang akan ditempuh kereta cepat hanya dalam tempo tiga puluh lima menit saja.

Dapat dibayangkan, antara jalur Tegaluar Gedebage yang semula pesawahan dengan Walini yang semula perkebunan teh, akan menjadi bentangan kota sibuk dan megah. Undang-Undang No.41 Th.2009, yang berisi perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan, tampak sudah tak berlaku lagi di tengah kesibukan pembangunan infrastruktur serba terpadu itu. Sawah ladang sebagai sumber swasembada dan ketahanan pangan, kalah penting oleh proyek padat modal.

Tentu saja, para penggarap lahan sawah dan ladang, serta kuli perkebunan, secara tak langsung tersingkirkan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Sumber nafkah mereka dari bercocok tanam dan memetik teh, lenyap tak berbekas, Keahlian mereka juga tersingkirkan oleh tenaga-tenaga kuli yang dibutuhkan pada setiap proyek infrastruktur bertaraf raksasa. Lagi pula kondisi kejiwaan mereka masih labil akibat harus tergusur dari tempat tinggal atau tempat bekerja semula. Tidak akan pulih cepat untuk menyembuhkan rasa “baluas”. Sehingga lapangan kerja baru yang tersedia, menjadi milik orang lain yang lebih siap dan sudah terbiasa.

Dalam konteks ini, tak salah jika ada yang mempertanyakan ke mana “urang Sunda” ? Yang semula bergelimang lumpur di sawah dan ladang yang terlahap bendungan Jatigede? Yang biasa menanam padi di pesawahan Telalluar dan Gedebage ? Juga yang setia menembus kabut subuh untuk memperoleh petikan daun teh terbaik di Walini?

Tentu “urang Sunda” eks korban bendungan Jatigede, akan sulit ditemukan di sekeliling lahan bendungan yang telah dilengkapi lapang golf, area “offroad”, hotel restoran bintang lima, dan sarana moderen lain. Demikian pula kelak di Bandara Internasiona; Kertajati , di kota satelit Gedebage dan Walini, Karena tempat itu bukan level mereka yang sekedar “usiran”.

‘Tanah Sunda wibawa, gemah ripah tur endah” kelak bukan untuk “urang Sunda” lagi, tampaknya.

usep-romli

SK PIKIRAN RAKYAT, 26 JANUARI 2016
Oleh Usep Romli HM (Sastrawan-Budayawan Sunda)

1

There are 0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code