X
Provinsi Pasundan
Opini, Sosial & Politik, Tatar Sunda

Provinsi Pasundan

December 25, 2017 0

STIGMA negatif langsung muncul, begitu istilah Provinsi Pasundan dijadikan wacana. Dulu, ketika kita hidup di dua orde, baik Orde Lama maupun Orde Baru, kata “Pasundan” dalam konteks politik selalu dikaitkan dengan keberadaan Negara Pasundan bikinan van Mook.

Negara Pasundan periode pertama yang muncul pada zaman revolusi, dalam kacamata kaum republiken dianggap sebagai alat pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru berusia dalam hitungan satu-dua tahun.

Muncul lagi Negara Pasundan jilid kedua, yaitu ketika kita memasuki zaman Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan pengejawantahan dari sistem pemerintahan federalis. Namun lagi-lagi Negara Pasundan pada zaman ini hanya berusia sebentar, karena akhirnya bubar dengan sendirinya, karena sistem politik Indonesia kembali menjadi unitaris. RIS dibubarkan, dan kita kembali menjadi Republik Indonesia (RI).

Sejak saat itulah sebutan Negara Pasundan selalu dihindari dan dihindarkan oleh orang Sunda. Jangankan menjadi wacana, sebatas menjadi bahan obrolan bisik-bisik pun tidak ada yang berani. Sebutan Negara Pasundan dengan segera akan mengundang tudingan bahwa orang Sunda itu sukuisme atau provinsialistik, yang sebetulnya mengandung arti: orang Sunda ingin keluar atau menanggalkan nasionalisme Indonesia. Istilah lainnya adalah separatis.

Dan kini, pada zaman reformasi, pernah juga mengemuka sebutan Provinsi Pasundan untuk menggantikan nama Provinsi Jawa Barat. Namun hal ini pun tetap saja dianggap rawan, karena dianggap mengandung bibit perpecahan. Kalau nama Provinsi Jawa Barat diganti dengan Provinsi Pasundan, beberapa daerah di luar wilayah Priangan tidak akan menerimanya.

Fakta menunjukkan, tanpa diganti menjadi Provinsi Pasundan pun tokh nyatanya Provinsi Jawa Barat kini terpecah, yaitu dengan lahirnya Provinsi Banten. Beberapa daerah di wilayah Cirebon pun sudah berencana untuk memisahkan diri dari Jawa Barat. Kalau hal ini sampai terjadi, wilayah Provinsi Jawa Barat akan semakin menciut. Apa lagi jika daerah-daerah di wilayah Bogor pun punya keinginan untuk membikin provinsi tersendiri.

Tulisan ini tidak bermaksud menghalangi atau memberi semangat bagi upaya pembentukan provinsi baru, pecahan dari Jawa Barat setelah dikurangi Banten. Saya tidak punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Saya hanya ingin mengemukakan berdasarkan data sejarah bahwa sebutan Provinsi Pasundan itu legal.

Sebagaimana kita ketahui, sebutan Provinsi Jawa Barat diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda, bukan oleh orang Sunda. Dalam sistem pemerintahan kolonial, sebutan tersebut muncul sejak 1 Januari 1926, yaitu ketika Pulau Jawa dibagi tiga wilayah sebagai perwujudan sistem desentralisasi. Gagasan itu muncul berdasarkan pidato Ratu Belanda, tanggal 1 Januari 1900. Setelah 26 tahun kemudian, barulah dapat diwujudkan.

Yang pertama terbentuk adalah Provincie West Java dengan ibukota di Batavia (sekarang Jakarta). Provinsi ini terbagi atas lima karesidenan: Banten, Batavia, Buitenzorg, Priangan, dan Cirebon. Dua tahun kemudian berdiri Provincie Oost Java (Jawa Timur). Dan pada tahun 1929 berdiri Provincie Midden Java (Jawa Tengah).

Berdirinya ketiga provinsi tersebut berdasarkan aturan pemerintah kolonial yang termuat pada Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1925, Nomor 378, tertanggal 14 Agustus 1925. Pemerintahan provinsi ini di bawah kepemimpinan gouverneur (gubernur, dalam bahasa Sunda disebut gupernur, didampingi oleh Provincialeraad (Dewan Provinsi).

Tentu saja sebutan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah tersebut didasarkan pada faktor geografis Pulau Jawa, bukan dinisbahkan kepada etnik penduduknya. Sebab, walau bagaimanapun, etnik yang berada di Jawa Barat tidak sama dengan etnik yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penduduk di wilayah Jawa Barat adalah orang Sunda, meskipun ada di beberapa daerah pesisir utara yang bukan Sunda. Dan, walau bagaimanapun orang Sunda bukan orang Jawa, sebab dalam hal kebudayaannya memang berbeda, sejak dulu.

Yang cukup menarik pada Staatsblad Nomor 378/1925 tersebut adalah adanya klausul: West Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan. Terjemahannya: Jawa Barat, dalam bahasa pribumi menginduk kepada Provinsi Pasundan.

Dengan kata lain, sebutan Jawa Barat itu menurut orang Belanda. Sedangkan bangsa pribumi diperbolehkan menyebutnya Provinsi Pasundan. Karena itu, sebutan Provinsi Pasundan (pada masa itu, dan mudah-mudahan untuk masa sekarang pun begitu) dianggap legal, serta tidak perlu dicurigai mengandung kepentingan politis.

Keberbolehan orang Sunda menyebut daerahnya dengan istilah Provinsi Pasundan tersebut ternyata tidak diberikan secara begitu saja oleh pemerintah kolonial, melainkan hasil perjuangan Paguyuban Pasundan, yang dilakukan pada sidang di Volksraad (Dewan Rakyat, sekarang kira-kira semacam DPR).

Dapat diduga, para tokoh Sunda yang duduk di Dewan Rakyat pada tahun 1920-an sebetulnya merasa tidak pas terhadap sebutan Jawa Barat. Yang tepat adalah Provinsi Pasundan. Kalau direkonstruksi lagi sekarang, mungkin pada saat itu diambillah jalan tengah, yaitu nama Propinsi Jawa Barat tetap digunakan dalam nomenklatur pemerintahan kolonial, namun masyarakat Sunda pun diberi kebebasan untuk menamai provinsinya dengan sebutan Pasundan.
Begitu saja, lah.***
.
Oleh: Tatang Sumarsono (Staf Khusus Bidang Budaya Rektor Unpas)

1

There are 0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code