X
Jawa Barat Darurat Lahan Pertanian
Opini, Pertanian, Tatar Sunda, Teknologi & Multimedia

Jawa Barat Darurat Lahan Pertanian

August 14, 2018 1

Dalam perbincangan saya dengan tokoh Badan Musyawarah Masyarakat Sunda, Kang Rofiek Natahadibrata, saya mendapatkan beberapa pemikiran penting mengenai ketahanan pangan di Jawa Barat.

Sejak tahun 1967, Tatar Sunda telah dijadikan salah satu pusat industri manufaktur. Akibatnya telah terjadi alih fungsi lahan baik lahan pertanian dan hutan. Padahal, menurut perundangan, lahan produktif pertanian dan hutan tidak boleh dialihfungsikan, tidak boleh diganggu gugat. Industri manufaktur baru boleh dibangun di lahan marginal. Kita lihat hari ini, di Garut, lahan-lahan pertanian banyak berubah menjadi industri manufaktur.

Lahan berubah dari sawah menjadi pabrik, sembari bisnisnya berada di Jakarta. Jawa Barat hanya kebagian upah kerja, PBB, dan LIMBAH. Tetapi pajak dan bisnisnya (ekspor, impor, bongkar muat, transportasi) dinikmati oleh Jakarta, karena pelabuhannya berada di Tanjung Priok.

Terkait hal itu, maka sebaiknya dilakukan hal-hal berikut ini:
1. Lakukan moratorium alih fungsi lahan.
2. Bentuk badan usaha milik petani, di setiap kecamatan, yang bisa mengelola paling tidak 100 – 200 hektar, supaya bisa dikelola secara industri pangan terintegrasi. Badan usaha bisa berbentuk koperasi, dll.
3. Mengaplikasikan teknologi budidaya secara end to end (on farm, off farm paca panen, industri pangan, dst), termasuk teknologi benih unggul, dll.

Jawa Barat yang ditakdirkan punya tanah subur dan hutan yang indah, 80% adalah daerah konservasi, harusnya kembali dikelola seperti oleh karuhun Sunda, atau Belanda, yaitu berbasis agrobisnis, pariwisata, dan high-tech (ITB, Telkom, INTI, PINDAD). Berat dan tidak mudah memang, tetapi banyak negara-negara yang mampu berubah (China, Korea, India, dan sekarang menyusul Nigeria dan negara-negara Indochina).

Salam, Kang Eep
Swadaya Petani Indonesia

0

There is 1 comment

  • Agus Djatnika says:

    Setuju..harus ada moratorium tapi itu harus kekuar dari parlemen berupa UU pertanahan/agraria..serta pembatasan kewenangan pemberian idzin pada tingkat dua..dan peninjauan kembali RTUR atau RTRW..yang lalu yg saeat dg kepentingan..seharusnya semua ind manufacture move dari p jawa..harus dipindahkan ke kalimantan atau sebagian sumatera yg kaya dkan energi dan sumber daya alam industri…kalimantan tpografi relatif plate sarana transportasi lewat air memadai..tanah di jalimantan dan pesisir timur sumatera..tanah kls 4 dari segi pertanian…sedangkan P jawa klas 1 untuk pertanian..dg dibangunnya infrastruktur dan tol laut oleh pemerintahan JKW ini sangat memungkinkan ind manufacture move on dari P Jawa

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *

    code